Kabupaten Aceh Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Koordinat: 4°27′N 96°11′E / 4.450°N 96.183°E / 4.450; 96.183

Kabupaten Aceh Barat
Transkripsi bahasa daerah
 • Jawoëاچيه بارت
Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh
Lambang resmi Kabupaten Aceh Barat
Peta
Peta
Kabupaten Aceh Barat di Sumatra
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Barat
Peta
Kabupaten Aceh Barat di Indonesia
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Barat
Kabupaten Aceh Barat (Indonesia)
Koordinat: 4°27′N 96°11′E / 4.45°N 96.18°E / 4.45; 96.18
Negara Indonesia
ProvinsiAceh
Tanggal berdiri14 November 1956[1]
Dasar hukumUU Nomor 7 Tahun 1956[1]
Hari jadi29 Desember 1945
Ibu kotaMeulaboh
Jumlah satuan pemerintahan[2]
Daftar
  • Kecamatan: 12
  • Gampong: 322
Pemerintahan
 • BupatiMahdi Efendi (Pj.)
 • Wakil BupatiLowong
Luas
 • Total2.927,95 km2 (1,130,49 sq mi)
Populasi
 (31 Desember 2023)[3]
 • Total204.475
 • Kepadatan70/km2 (180/sq mi)
Demografi
 • Agama
  • 99,44% Islam
  • 0,33% Buddha
 • BahasaIndonesia, Aceh
 • IPMKenaikan 74,62 (2023)
 tinggi [4]
Zona waktuUTC+07:00 (WIB)
Kode pos
23615-23682
Kode BPS
1107
Kode area telepon0655
Pelat kendaraanBL xxxx E**
Kode Kemendagri11.05
APBDRp 1.251.178.454.853,-[5]
PADRp 164.140.534.232,-
DAURp 561.819.533.000,-
Situs webacehbaratkab.go.id

Aceh Barat (Aceh: Jawoë: اچيه بارت, translit. Acèh Barat) adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia.[2]

Sebelum pemekaran, Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,04 km² atau 1.010.466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai Barat dan Selatan pulau Sumatra yang membentang dari barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee (perbatasan dengan Aceh Besar) sampai ke sisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 km². Setelah dimekarkan luas wilayah menjadi 2.927,95 km²[2] dan pada akhir tahun 2023 memiliki penduduk sebanyak 204.475 jiwa.[3][6]

Aceh Barat adalah tempat asal pahlawan nasional Teuku Umar yang dijadikan nama berbagai tempat di Meulaboh seperti perguruan tinggi negeri Universitas Teuku Umar dan Komando Resor Militer 012/Teuku Umar.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Sebuah pantai di Meulaboh

Masa kesultanan Aceh[sunting | sunting sumber]

Wilayah bagian barat Kerajaan Aceh Darussalam mulai dibuka dan dibangun pada abad ke-16 atas prakarsa Sultan Saidil Mukamil (Sultan Aceh yang hidup antara tahun 1588-1604), kemudian dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda (Sultan Aceh yang hidup tahun 1607-1636) dengan mendatangkan orang-orang Aceh Rayeuk dan Pidie.

Daerah ramai pertama adalah di teluk Meulaboh (Pasir Karam) yang diperintah oleh seorang raja yang bergelar Teuku Keujuruen Meulaboh dan Negeri Daya (Kecamatan Jaya) yang pada akhir abad ke-15 telah berdiri sebuah kerajaan dengan rajanya adalah Sultan Salatin Alaidin Riayat Syah dengan gelar Poteu Meureuhom Daya.

Dari perkembangan selanjutnya, wilayah Aceh Barat diakhir abad ke-17 telah berkembang menjadi beberapa kerajaan kecil yang dipimpin oleh Uleebalang, yaitu: Kluang; Lamno; Kuala Lambeusoe; Kuala Daya; Kuala Unga; Babah Awe; Krueng No; Cara' Mon; Lhok Kruet; Babah Nipah; Lageun; Lhok Geulumpang; Rameue; Lhok Rigaih; Krueng Sabee; Teunom; Panga; Woyla; Bubon; Lhok Bubon; Meulaboh; Seunagan; Tripa; Seuneu'am; Tungkop; Beutong; Pameue; Teupah (Tapah); Simeulue; Salang; Leukon; Sigulai.

Silsilah Raja Meulaboh[sunting | sunting sumber]

Raja-raja yang pernah bertahta di kehulu-balangan Kaway XVI hanya dapat dilacak dari T. Tjik Pho Rahman, yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama T. Tjik Masaid, yang kemudian diganti oleh anaknya lagi yang bernama T. Tjik Ali dan digantikan anaknya oleh T. Tjik Abah (sementara) dan kemudian diganti oleh T. Tjik Manso yang memiliki tiga orang anak yang tertua menjadi Raja Meulaboh bernama T. Tjik Raja Nagor yang pada tahun 1913 meninggal dunia karena diracun, dan kemudian digantikan oleh adiknya yang bernama Teuku Tjik Ali Akbar, sementara anak T. Tjik Raja Nagor yang bernama Teuku Raja Neh, masih kecil.

Saat Teuku Raja Neh (ayah dari H.T. Rosman. mantan Bupati Aceh Barat) anak dari Teuku Tjik Raja Nagor besar ia menuntut agar kerajaan dikembalikan kepadanya, namun T. Tjik Ali Akbar yang dekat dengan Belanda malah mengfitnah Teuku Raja Neh sakit gila, sehingga menyebabkan T. Raja Neh dibuang ke Sabang.

Pada tahun 1942 saat Jepang masuk ke Meulaboh, T. Tjik Ali Akbar dibunuh oleh Jepang bersama dengan Teuku Ben dan pada tahun 1978, mayatnya baru ditemukan di bekas Tangsi Belanda atau sekarang di Asrama tentara Desa Suak Indrapuri, kemudian Meulaboh diperintah para Wedana dan para Bupati dan kemudian pecah menjadi Aceh Selatan, Simeulue, Nagan Raya, Aceh Jaya. (teuku dadek)

Dimasa penjajahan Belanda, melalui suatu perjanjian (Korte Verklaring), diakui bahwa masing-masing Uleebalang dapat menjalankan pemerintahan sendiri (Zelfsbestuur) atau swaparaja (landschap). Oleh Belanda Kerajaan Aceh dibentuk menjadi Gouvernement Atjeh en Onderhorigheden (Gubernemen Aceh dan Daerah Taklukannya) dan selanjutnya dengan dibentuknya Gouvernement Sumatra, Aceh dijadikan Keresidenan yang dibagi atas beberapa wilayah yang disebut afdeeling (provinsi) dan afdeeling dibagi lagi atas beberapa onderafdeeling (kabupaten) dan onderafdeeling dibagi menjadi beberapa landschap (kecamatan).

Penjajahan Belanda[sunting | sunting sumber]

Aceh Barat sangat berkaitan dengan sejarah Meulaboh, Ibu kota Kabupaten Aceh Barat yang terdiri dari Kecamatan Johan Pahlawan, sebagian Kaway XVI dan sebagian Kecamatan Meureubo adalah salah satu Kota yang paling tua di belahan Aceh bagian Barat dan Selatan. Menurut HM.Zainuddin dalam Bukunya Tarih Atjeh dan Nusantara, Meulaboh dulu dikenal sebagai Negeri Pasir Karam. Nama tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan sejarah terjadinya tsunami di Kota Meulaboh pada masa lalu, yang pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi kembali.

Meulaboh sudah berumur 402 tahun terhitung dari saat naik tahtanya Sultan Saidil Mukamil (1588-1604), catatan sejarah menunjukan bahwa Meulaboh sudah ada sejak Sultan tersebut berkuasa.

Pada masa Kerajaan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636), demikian HM.Zainuddin negeri itu ditambah pembangunannya. Di Meulaboh waktu itu dibuka perkebunan merica, tetapi negeri ini tidak begitu ramai karena belum dapat menandingi Negeri Singkil yang banyak disinggahi kapal dagang untuk mengambil muatan kemenyan dan kapur barus. Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Djamalul Alam, Negeri Pasir Karam kembali ditambah pembangunannya dengan pembukaan kebun lada. Untuk mengolah kebun-kebun itu didatangkan orang-orang dari Pidie dan Aceh Besar.

Karesidenan Aceh[sunting | sunting sumber]

Seluruh wilayah Keresidenan Aceh dibagi menjadi 4 (empat) afdeeling yang salah satunya adalah Afdeeling Westkust van Atjeh atau Aceh Barat dengan ibu kotanya Meulaboh. Afdeeling Westkust van Atjeh (Aceh Barat) merupakan suatu daerah administratif yang meliputi wilayah sepanjang pantai barat Aceh, dari gunung Geurutee sampai daerah Singkil dan kepulauan Simeulue serta dibagi menjadi 6 (enam) onderafdeeling, yaitu:

  1. Meulaboh dengan ibu kota Meulaboh dengan Landschappennya Kaway XVI, Woyla, Bubon, Lhok Bubon, Seunagan, Seuneu'am, Beutong, Tungkop dan Pameue;
  2. Tjalang dengan ibu kota Tjalang (dan sebelum tahun 1910 ibu kotanya adalah Lhok Kruet) dengan Landschappennya Keluang, Kuala Daya, Lambeusoi, Kuala Unga, Lhok Kruet, Patek, Lageun, Rigaih, Krueng Sabee dan Teunom;
  3. Tapaktuan dengan ibu kota Tapak Tuan;
  4. Simeulue dengan ibu kota Sinabang dengan Landschappennya Teupah, Simalur, Salang, Leukon dan Sigulai;
  5. Zuid Atjeh dengan ibu kota Bakongan;
  6. Singkil dengan ibu kota Singkil.

Penjajahan Jepang[sunting | sunting sumber]

Di zaman penjajahan Jepang (1942–1945) struktur wilayah administrasi ini tidak banyak berubah kecuali penggantian nama dalam bahasa Jepang, seperti Afdeeling menjadi Bunsyu yang dikepalai oleh Bunsyucho, Onderafdeeling menjadi Gun yang dikepalai oleh Guncho dan Landschap menjadi Son yang dikepalai oleh Soncho.

Masa kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara, wilayah Aceh Barat dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Aceh Barat dengan Ibu kota Meulaboh terdiri dari tiga wilayah yaitu Meulaboh, Calang dan Simeulue, dengan jumlah kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas) kecamatan yaitu Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya; Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan, meliputi wilayah Tapak Tuan, Bakongan dan Singkil dengan ibu kotanya Tapak Tuan.

Pada tahun 1996 Kabupaten Aceh Barat dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat meliputi kecamatan Kaway XVI; Johan Pahlwan; Seunagan; Kuala; Beutong; Darul Makmur; Samatiga; Woyla; Sungai Mas; Teunom; Krueng Sabee; Setia Bakti; Sampoi Niet; Jaya dengan ibu kotanya Meulaboh dan Kabupaten Adminstrtif Simeulue meliputi kecamatan Simeulue Timur; Simeulue Tengah; Simeulue Barat; Teupah Selatan dan Salang dengan ibu kotanya Sinabang.

Kemudian pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5, Kabupaten Aceh Barat dimekarkan dengan menambah 6 (enam) kecamatan baru yaitu Kecamatan Panga; Arongan Lambalek; Bubon; Pantee Ceureumen; Meureubo dan Seunagan Timur. Dengan pemekaran ini Kabupaten Aceh Barat memiliki 20 (dua puluh) Kecamatan, 7 (tujuh) Kelurahan dan 207 Desa.

Selanjutnya pada tahun 2002 Kabupaten Aceh Barat daratan yang luasnya 1.010.466 Ha, kini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 4 Tahun 2002.

Geografi[sunting | sunting sumber]

Sebelum pemekaran, Kabupaten Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097.04 km² atau 1.010.466 hektare dan secara astronomi terletak pada 2°00'-5°16' Lintang Utara dan 95°10' Bujur Timur dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan kepulauan Sumatra yang membentang dari barat ke timur mulai dari kaki Gunung Geurutee (perbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar) sampai kesisi Krueng Seumayam (perbatasan Aceh Selatan) dengan panjang garis pantai sejauh 250 Km.

Batas Wilayah[sunting | sunting sumber]

Setelah pemekaran letak geografis Kabupaten Aceh Barat secara astronomi terletak pada 04°61'-04°47' Lintang Utara dan 95°00'- 86°30' Bujur Timur dengan luas wilayah 2.927,95 km² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Pidie
Timur Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Nagan Raya
Selatan Samudra Indonesia dan Kabupaten Nagan Raya
Barat Samudera Indonesia

Rata-rata Suhu, Curah Hujan dan Hari Hujan[sunting | sunting sumber]

Data iklim Kabupaten Aceh Barat
Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F) 32.0
(89.6)
32.2
(90)
32.5
(90.5)
32.5
(90.5)
31.8
(89.2)
31.8
(89.2)
31.7
(89.1)
31.6
(88.9)
31.5
(88.7)
30.6
(87.1)
30.6
(87.1)
30.6
(87.1)
31.62
(88.92)
Rata-rata harian °C (°F) 27.5
(81.5)
27.1
(80.8)
28.0
(82.4)
27.8
(82)
27.2
(81)
26.9
(80.4)
26.5
(79.7)
26.3
(79.3)
26.4
(79.5)
26.0
(78.8)
26.1
(79)
26.0
(78.8)
26.82
(80.27)
Rata-rata terendah °C (°F) 24.1
(75.4)
23.7
(74.7)
23.0
(73.4)
24.0
(75.2)
24.1
(75.4)
22.2
(72)
22.8
(73)
23.0
(73.4)
22.8
(73)
22.4
(72.3)
22.6
(72.7)
22.3
(72.1)
23.08
(73.55)
Presipitasi mm (inci) 495
(19.49)
261
(10.28)
271
(10.67)
354
(13.94)
653
(25.71)
303
(11.93)
105
(4.13)
566
(22.28)
170
(6.69)
477
(18.78)
523
(20.59)
262
(10.31)
4.440
(174,8)
Rata-rata hari hujan atau bersalju 15 10 12 16 21 16 7 14 17 19 23 16 186
% kelembapan 90 91 88 89 89 85 85 86 85 89 91 92 88.3
Sumber: Stasiun Meteorologi dan Geofisika Cut Nyak Dhien [7]

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati yang terpilih dalam setiap Pilkada.

Bupati[sunting | sunting sumber]

No Bupati Mulai menjabat Akhir menjabat Ket. Wakil Bupati
* Mahdi Efendi
(Penjabat)
11 Oktober 2022 Petahana [8] Lowong

Dewan Perwakilan[sunting | sunting sumber]

DPRK Aceh Barat memiliki 25 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DPRK Aceh Barat yang saat ini menjabat adalah hasil Pemilu 2019 yang menjabat untuk periode 2019-2024 sejak 26 Agustus 2019.[9] DPRK Aceh Barat dipimpin oleh satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Barat periode 2019-2024 dijabat oleh Samsi Barmi dari Partai Aceh sebagai Ketua, Ramli dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua I, dan Kamaruddin dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua II.[10][11] Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Barat dalam dua periode terakhir.[12][13]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019 2019-2024
PKB 1 Penurunan 0
Gerindra 0 Kenaikan 4
PDI-P 1 Penurunan 0
Golkar 4 Steady 4
NasDem 1 Penurunan 0
PKS 1 Steady 1
PPP 3 Penurunan 2
PAN 6 Penurunan 4
Demokrat 3 Steady 3
Partai Aceh 5 Kenaikan 6
PNA 0 Kenaikan 1
Jumlah Anggota 25 Steady 25
Jumlah Partai 9 Penurunan 8

Kecamatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Aceh Barat memiliki 12 kecamatan dan 322 gampong dengan kode pos 23615-23682 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 172.896 jiwa (dari penduduk seluruh Aceh yang berjumlah 4.486.570 jiwa) yang terdiri atas 87.682 pria dan 85.214 wanita (seks rasio 102,90). Dengan luas daerah 275.872 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 59 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 189.119 jiwa dengan luas wilayahnya 2.927,95 km² dan sebaran penduduk 65 jiwa/km².[2][14]

No Kode
Kemendagri
Kecamatan Luas Wilayah
(km2)
Penduduk
2017
(jiwa)
2017
Kelurahan Gampong Dusun
1 11.05.01 Johan Pahlawan 44,91 63.975 21 86
2 11.05.05 Samatiga 140,69 15.172 32 98
3 11.05.06 Bubon 129,58 7.339 17 50
4 11.05.07 Arongan Lambalek 130,06 11.928 27 81
5 11.05.04 Woyla 249,04 13.565 43 129
6 11.05.10 Woyla Barat 123 7.751 24 72
7 11.05.11 Woyla Timur 132,6 4.640 26 78
8 11.05.02 Kaway XVI 510,18 21.644 44 134
9 11.05.09 Meureubo 112,87 30.253 26 8
10 11.05.08 Pante Ceureumen 490,25 11.486 25 75
11 11.05.12 Panton Reu 83,04 6.373 19 52
12 11.05.03 Sungai Mas 781,73 3.795 18 44
TOTAL 2927,95 197.921 322 907
Sumber:Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017, BPS


Lambang daerah[sunting | sunting sumber]

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat No. 12 Tahun 1976 Tanggal 26 November 1976 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Pem./10/32/46-263 Tanggal 17 Mei 1976 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor 10 Tahun 1980 Tanggal 3 Januari 1980.

Lambang Kabupaten Aceh Barat mempunyai perisai berbentuk kubah masjid yang berisi lukisan lukisan dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran tertentu dan mempunyai maksud serta makna sebagai berikut:

  • Perisai berbentuk kubah masjid, melambangkan ketahanan Nasional dan kerukunan yang dijiwai oleh semangat keagamaan;
  • Bintang persegi lima, melambangkan falsafah negara, Pancasila;
  • Kupiah Meukeutop, melambangkan kepemimpinan;
  • Dua tangkai kiri kanan yang mengapit Kupiah Meukeutop terdiri dari kapas, padi, kelapa dan cengkih, melambangkan kesuburan dan kemakmuran daerah;
  • Rencong, melambangkan jiwa patriotik/kepahlawanan rakyat;
  • Kitab dan Kalam, melambangkan ilmu pengetahuan dan peradaban;
  • Tulisan "Aceh Barat" mengandung arti bahwa semua unsur tersebut di atas terdapat di dalam Kabupaten Aceh Barat.

Lambang Daerah ini digunakan sebagai merek bagi perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan ;

  • Sebagai petanda batas wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten lainnya.
  • Sebagai cap atau stempel jabatan dinas.
  • Sebagai lencana yang digunakan oleh pegawai pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sedang menjalankan tugasnya.
  • Sebagai panji atau bendera digunakan oleh suatu rombongan yang mewakili atau atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan dapat dipergunakan pada tempat-tempat upacara resmi, pintu gerbang dan lain sebagainya.

Lambang daerah Kabupaten Aceh Barat ini dilarang digunakan apabila bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1976 dan barang siapa yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman selama-lamanya 1 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Aceh Barat memiliki beberapa kampus negeri yaitu :

Kesehatan[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom di Indonesia s/d Tahun 2014" (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  2. ^ a b c d "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  3. ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 28 Januari 2024. 
  4. ^ "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021-2023". www.aceh.bps.go.id. Diakses tanggal 28 Januari 2024. 
  5. ^ "APBD 2018 ringkasan update 04 Mei 2018". 2018-05-04. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-06. Diakses tanggal 2018-07-06. 
  6. ^ "Kabupaten Aceh Barat Dalam Angka 2021" (pdf). www.acehbaratkab.bps.go.id. hlm. 12, 68, 194. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-08. Diakses tanggal 8 Desember 2021. 
  7. ^ "Kabupaten Aceh Barat dalam Angka 2017". Badan Pusat Statistik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-01-25. Diakses tanggal 03 Maret 2018. 
  8. ^ "Lantik 4 Pj Bupati, Pj Gubernur Aceh Ingatkan Tingginya Inflasi dan Stunting". humas.acehprov.go.id. 11-10-2022. Diakses tanggal 12-10-2022. 
  9. ^ Muda, Darmansyah (26-08-2019). "25 Anggota DPRK Aceh Barat Resmi Dilantik, Berikut Nama-namanya". AJNN. Diakses tanggal 28-07-2020. 
  10. ^ Iskandar, Teuku Dedi (15-10-2019). "Sah, ini dia nama Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat". Antara News Aceh. Diakses tanggal 28-07-2020. 
  11. ^ "Pimpinan DPRK Aceh Barat Disumpah 15 Oktober, Ini Nama-namanya". Serambi Indonesia. Diakses tanggal 2020-05-23. 
  12. ^ "Perolehan Kursi DPRK Aceh Barat 2014-2019". www.puskapol.ui.ac.id. 
  13. ^ "25 Anggota DPRK Aceh Barat Dilantik Senin". Serambi Indonesia. Diakses tanggal 2020-05-23. 
  14. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]